KEGIATAN PELAKSAAN KERJA PAKET PEMERINTAH DI SDN 111 PAKU HAJI DIDUGA SEMRAWUT DAN TANPA SOP JELAS,ADA APA?
TANGERANG || RWN.CO.ID
Guliran anggaran pemerintah yang wajib terserap dengan sebaik baiknya serta seluas luasnya demi kepentingan masyarakat serta harus memberikan dampak nilai positiv untuk kegunaan bagi masyarakat yang merasakan nya.(30/07/25).
Ada berapa transisi PELAKSANAAN dan sistem kerjaan yang bersumber dari dana pemerintah baik tingkat pusat atau wilayah seperti istilah murni dan ABT,PL TENDER TERTUTUP dan lelang terbuka serta pokir dan sejenis nya serta lainya di pemerintahan Indonesia baik
Tentu dalam hal ini pemerintah akan memberikan kerjaan kepada rekanan atau bisa disebut pihak ke 2 dan ketiga untuk menjadi pelaksana dalam pengerjaan satu kegiatan yang bersumber dari uang rakyat itu sendiri disertai proses sistem dan aturan yang jelas baik secara aturan tatanan negara dan perda karena semua itu tertuang dalam aturan negara baik PP serta Aturan kementrian.
Maka setiap pelaksana kegiatan yang bersumber dari anggaran pemerintah wajib melaksanakan kerjaan itu dengan sebaik nya dan harus memenuhi syarat kongkrit sesuai aturan pemerintah yang ada.
"Dalam pelaksaan kerjaan itu semestinya kontraktor yang ditunjuk atau memenangkan terder tersebut harus sadar dan bertanggung jawab atas pekerjaan nya,tidak serampangan atau asal jadi serta asal asalan demi mendapatkan pundi untung maximum, hingga kerjaan diduga tak sesuai tak sesuai spek dan bestek nya".pungkas raja.
"Diantara aturan itu dimana lokasi proyek wajib ada papan Pagu yang gunanya sebagai landasan transparansi wajib pengunaan anggaran, untuk di ketahui publik ada uu dan pasal nya itu,pelaksana wajib mematuhi persyaratan tenaga kerja seperti P3K dan standar operation (SOP) serta Kerjaan wajib sesuai RAB yang dikeluarkan pemerintah tak bisa asal kerja Dan jadi."Lagi kata Raja.
Lalu Raja Indra KETUM AJB (asosiasi jurnalis Banten) menambahkan kata "Kepengawasan dari dinas terkait wajib terpola dan tersistem evaluasi secara bertahap harus di lakukan setiap saat, tak bisa main kong kalikong akhirnya mengabaikan standar Kerangka Acuan Kerja (KAK) seperti yang terlihat satu kerjaan di SDN 111 paku haji kabupaten Tangerang baru baru ini,yang saya duga asal kerja dan tak memahami countur Standar Nasional Projec Work Indonesia (SNPWI) itu sendiri.
Jadi biar lah publik yang menilai hasil pelaksaan kerjaan di lingkup SDN 111 Pakuhaji tersebut dan pemerintah yang memberikan wajib bertanggung jawab atas lacur nya kerjaan yang diduga tak Sesuai SOP,KAK dan RAB nya tersebut, masyarakat wajib melaporkan atas dugaan dugaan dari hasil kerjaan baik real atau kasat mata yang dirasa tak sesuai pagu dan kualitas serta kuantitas nya,PPTK serta PPK kerjaan tersebut wajib bertanggung jawab atas hasil kerjaan tersebut jangan sampai ada dugaan publik kalo oknum PPK dan PPTK ada main mata dan terima upeti fee atau biasa di sebut Rembang Pati."ujar raja akhir kata.
