Kejaksaan Negri Lebak Dinilai Lamban Dalam Menetapkan Oknum Kepala Desa Mekarjaya, Ada Apa..?

Deris Hariyanto: Kajari Lebak Segera Tetapkan Oknum Kepala Desa Mekarjaya Sebagai Tersangka !

LEBAK||

radarberitanasional.co.id-

"Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan, (AMPP) Usut Tuntas Oknum Kepala Desa Mekarjaya, Lambanya Kejaksaan Negri Lebak Dalam Menyikapi Surat Yang Sudah Di Layangkan".katanya.

Ketua (AMPP) Kembali Aksi Di Depan Kejaksaan Negeri Rangkasbitung, Blom Adanya Proses Hukum Oknum Kepala Desa Mekarjaya.

Diduga mandegnya Surat Laporan, Ketua (AMPP) Gerduk Kantor Kejaksaan Negri Lebak, Menutut Oknum Kepala Desa Mekarjaya. 

"Sudah Lima Bulan Surat Laporan Yang di Layangkan Ke- Kejaksaan Negeri Lebak, Menjadi Potret Buram

Lambatnya Penaganan Surat Laporan Masyarakat Mekarjaya Lima Bulan Lalu, Sampai Melakukan Aksi Kembali Di Depan Kantor Kejaksaan Lebak",Lagi katanya Hariyadi.

Masih menurut Heriyadi,Potret buram tata kelola desa Mekarjaya kecamatan panggarangan. telah memantik kami selaku Masyrakat lokal untuk melakukan advokasi serta menerima laporan laporan dari masyrakat terkait dugaan tindak pidana korupsi Dana desa dan pembuatan sertifikat tanah/PTSL, diduga oleh Oknum kepala desa Mekarjaya Kecamatan pangarangan Kabupaten Lebak Banten.

Atas pengaduan Masyarkat yang membuat kegaduhan dengan tidak terbitnya sertifikat tanah warga pada tahun 2017, 2018 dan 2020. Hasil advokasi yang kami lakukan bersama masyrakat bahwa kami menemukan Ratusan Masyarakat Desa Mekarjaya Belum menerima sertifikat, padahal mereka sudah membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 150.000 sampai Rp. 250.000 Perorang dan kami pun mempunyai data-data dan kwitansi pembayaran pembuatan sertifikat tanah.

Aksi damai yang di jaga sejumlah petugas dari kepolisian wilayah hukum polres Lebak ini, menuntut kinerja Kejari Lebak agar pelaporannya segera di tindaklanjuti, dan segera memanggil terduga agar secepatnya bisa di jadikan tersangka, karena di anggap semua bukti-bukti laporan sudah cukup bukti.

Pada aksi damai tersebut, setelah melakukan negosiasi, akhirnya ke dua belah pihak sepakat untuk duduk bersama, gelar audiensi guna mendapat keterangan yang jelas sejauh mana pihak Kejari melakukan upaya hukum atas duga'an kasus tersebut. Hal ini di sampaikan oleh Deris Haryanto usai Audiensi. Rabu(06/06/2024).

"Kami selaku Masyrakat Lokal merasa kecewa dan sangat berharap kejaksaan negeri Rangkasbitung Kabupaten Lebak untuk segera mengusut tuntas atas dugaan kasus oknum tersebut.

Tapi apa yang kami harapan selama ini atas kekecewan kami selaku masyarakat yang sudah membuat laporan, selama ini belum adaa titik terang. Diangap alporang yang kami sampikan belom ada jawaban yang pasti, alias mandeg.

Dalam pelaksanaan pembangunan desa Mekarjaya kita melihat pembangunan hanya di jadikan alat untuk Pembodohan yaitu tentang pelaksanaan pembangunan fisik yang seolah asal jadi di beberapa titik di wilayah desa Mekarjaya yang di danai dari anggaran ADD/DD ini kami menyimpulkan anggaran dana desa hanya menjadi bacakan sekelompok kepentingan orang orang saja.

Secara Detail data dan fakta sudah kami laporkan ke kejaksaan negri Lebak 5 (Lima) Bulan yang lalu bahkan kami sudah melakukan aksi aksi sebelumnya ke kejaksaan negri Lebak namun sampai sekarang kasus kasus yang telah kami laporkan masih mandeg dan belum ada progres Hukum yang nyata dari kejaksaan negri lebak.

Padahal hasil kajian kami serta fakta dan data yang sudah kami laporkan sebetulnya kejaksaan negri harus berani segera menetapkan oknum kepala desa Mekarjaya sebagai tersangka. Untuk itu maka kami Aliansi Masyrakat Peduli Pembangunan menuntut :

1. Kejaksaan Negri Lebak segera Menetapkan Oknum Kepala Desa Mekarjaya sebagai Tersangka atas Dugaan tindak pidana korupsi Program Pembuatan sertifikat tanah/PTSL

2. Usut Tuntas dugaan tindak pidana korupsi ADD/DD yang di lakukan oleh oknum kepala Desa Mekarjaya

Kami Selau  Aliansi Masyarakat Peduli Pembangunan, (AMPP) akan terus mengawal laporan yang sudah kami layangkan pada brberapa bulan lalu, agar masyarakat yang sudah di rugikan mendapatkan kepastian hukum di negra indonesi ini hususnya di kabupaten lebak. “ucapnya.

Journalist : Siyamsul Bahri

Source      : Rls GWI

Editor        : Taer