Prof Dr Sutan Nasomal: Presiden RI Dan Negara Tidak Boleh Kalah Oleh Spekulasi Pengusaha Kaya
DKJ ||RBN.CO.ID– Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, diminta mengambil langkah strategis melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) yang mendorong keterlibatan aktif para pengusaha dan orang-orang kaya di Indonesia dalam penciptaan lapangan kerja serta penguatan ekonomi nasional (14/01/26).
Hal tersebut disampaikan Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, saat menjawab pertanyaan para Pemimpin Redaksi media cetak dan online dalam serta luar negeri di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta.
Menurut Prof. Sutan, selama ini beban penciptaan lapangan kerja terlalu besar ditanggung oleh pemerintah, sementara sebagian pengusaha kaya justru menumpuk kekayaan tanpa memberikan dampak signifikan bagi perputaran ekonomi nasional.
“Presiden dan negara tidak boleh kalah dengan spekulasi pengusaha kaya. Uang yang menumpuk di rekening tidak akan menggerakkan ekonomi rakyat jika tidak dibelanjakan dan dikembangkan di Indonesia,” tegasnya.
•Uang Kaya Mengendap, Ekonomi Rakyat Tercekik
Prof. Sutan menyoroti fenomena maraknya pembelian dolar AS, emas, dan investasi saham oleh kalangan kaya, sementara belanja dan konsumsi justru dilakukan di luar negeri. Akibatnya, pasar domestik kehilangan daya dorong utama.
“Mereka mencari untung besar di Indonesia, tetapi membelanjakan hasilnya di luar negeri. Ini tidak memberi manfaat nyata bagi rakyat dan negara,” ujarnya.
Ia mempertanyakan sikap sebagian pengusaha yang sejak kecil berusaha dan mencari nafkah di Indonesia, namun setelah menjadi miliuner justru abai terhadap tanggung jawab sosial dan nasional.
•Negara Harus Siapkan ‘Kamar Khusus’ bagi Pengusaha
Prof. Sutan menegaskan bahwa negara harus hadir dengan strategi yang jelas agar para pengusaha kaya merasa aman dan nyaman berinvestasi serta membelanjakan uangnya di dalam negeri.
“Negara harus menyiapkan ‘kamar khusus’ bagi pengusaha kaya agar uang mereka berputar di Indonesia, bukan kabur ke luar negeri,” katanya.
Ia menekankan pentingnya peran para menteri untuk memastikan iklim usaha nasional kondusif, sehingga tidak ada alasan bagi pengusaha memindahkan aset dan konsumsi ke luar negeri.
•Daya Beli Rakyat Anjlok, Krisis Sosial Mengintai
Dalam pandangannya, pemerintah juga harus melihat sisi lain, yakni kondisi ekonomi rakyat yang semakin tertekan akibat melemahnya nilai rupiah dan melonjaknya harga kebutuhan pokok.
“Uang Rp1 juta di tahun 2026 nilainya setara dengan Rp300 ribu di tahun 2005. Nilainya besar di angka, kecil dalam belanja,” jelasnya.
Selama 11 tahun terakhir, kenaikan harga kebutuhan pokok dinilai tidak sebanding dengan peningkatan penghasilan masyarakat. Akibatnya, kelas menengah kehilangan tabungan, terlilit pinjaman online, dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
•Super Krisis bagi Rakyat Kecil
Prof. Sutan menyebut kondisi saat ini sebagai super krisis bagi masyarakat bawah dan menengah. Banyak keluarga hanya mampu makan nasi dan mi instan dua kali sehari, tanpa lauk bergizi.
“Apakah pantas rakyat Indonesia hidup seperti ini, sementara kekayaan segelintir orang terus menumpuk..?” ujarnya prihatin.
Ia menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa pemerintah harus mengambil alih kendali jalur ekonomi nasional dan memastikan kekayaan yang dihasilkan di Indonesia kembali untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pewarta : Dewi Sari
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SE, SH, MH Pakar Hukum Internasional & Ekonom Nasional Presiden Partai Oposisi Merdeka Pendiri/Pemimpin/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA PLUS
