Pakar Hukum Internasional Prof. Dr. Sutan Nasomal Soroti Program Makan Bergizi Gratis: Antara Manfaat Dan Potensi Lahan Korupsi
Radarberitanasional.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah sebagai salah satu proyek unggulan Asta Cita Presiden mulai menuai sorotan. Program yang semula disambut hangat orang tua murid karena dinilai meringankan beban ekonomi, kini diwarnai persoalan serius di lapangan, termasuk dugaan keracunan massal pelajar sekolah dasar.
Kasus terbaru mencuat di SD Negeri Parakansalak, Kabupaten Sukabumi, di mana puluhan siswa mengalami mual, muntah, hingga sakit perut setelah menyantap makanan bergizi gratis dari dapur penyedia. Peristiwa ini memicu kekhawatiran orang tua terhadap standar keamanan makanan dalam program pemerintah tersebut.
Menanggapi hal itu, Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH — pakar hukum internasional, ekonom, sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka — melontarkan kritik tajam.
“Pertama, ini menyangkut keselamatan anak-anak bangsa. Jangan sampai program yang diklaim untuk menyehatkan justru menjadi ancaman kesehatan. Kedua, kita harus awas, apakah program ini dijalankan dengan niat tulus, atau sekadar seremonial politik untuk menutupi kekurangan Asta Cita Presiden,” ujarnya di Jakarta, Jumat (23/8/2025).
Lebih lanjut, Prof. Sutan menilai program nasional dengan anggaran triliunan rupiah sangat rawan praktik korupsi. “Kita tahu praktik mafia anggaran di Indonesia. Jangan sampai uang rakyat yang seharusnya untuk gizi anak-anak malah masuk ke kantong pribadi segelintir orang,” tegasnya.
Ia juga menekankan perlunya pengawasan ketat dari hulu ke hilir, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, hingga distribusi makanan. Dugaan keracunan, menurutnya, bisa muncul akibat lemahnya kontrol pemerintah, penggunaan bahan pangan tidak layak, maupun standar higienitas yang diabaikan.
“Kita bicara soal anak-anak, masa depan bangsa dipertaruhkan di meja makan sekolah. Kalau pengawasan lemah, akibatnya fatal. Pemerintah tidak boleh main-main. Program ini harus transparan, akuntabel, dan benar-benar berpihak pada rakyat, bukan kepentingan politik sesaat,” pungkas Prof. Sutan, yang juga dikenal sebagai Jenderal Kompii dan pendiri/pengasuh Ponpes ASS SAQWA Plus Jakarta.
Kini, masyarakat menanti langkah konkret pemerintah dalam menindaklanjuti kasus keracunan serta memperbaiki tata kelola program MBG, agar benar-benar menjadi solusi, bukan sekadar proyek mercusuar.
Team.
