BNN Dukung Penguatan Penegakan Hukum, Kepala BNN Hadiri Peluncuran Anotasi KUHAP 2025
Jakarta | Rbn.co.id – Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN RI), Suyudi Ario Seto, menghadiri peluncuran buku Anotasi KUHAP 2025: Sebuah Catatan Pembahasan dan Penjelasan Komprehensif Komisi III DPR RI di Ruang Pustaka Loka, Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (19/7/2026).
Peluncuran buku tersebut dipimpin secara resmi oleh Wakil Ketua DPR RI, Sari Yuliati, yang sekaligus menyerahkan buku anotasi secara simbolis kepada para mitra kerja Komisi III DPR RI, termasuk Kepala BNN RI.
Dalam sambutannya, Sari Yuliati menegaskan bahwa buku anotasi KUHAP 2025 merupakan referensi penting untuk mendukung implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara utuh, konsisten, dan seragam di seluruh Indonesia.
Menurutnya, peluncuran buku ini bukan sekadar penerbitan karya ilmiah, melainkan momentum strategis untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang modern, profesional, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
"Saya berharap buku ini dapat menjadi referensi utama bagi hakim, jaksa, penyidik, advokat, akademisi, mahasiswa, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun sistem peradilan pidana yang semakin berkualitas," ujar Sari Yuliati.
Ia menjelaskan, pembaruan KUHAP merupakan bagian penting dari reformasi hukum pidana nasional yang tidak hanya mengatur mekanisme penegakan hukum, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kewenangan negara dalam menegakkan hukum dan perlindungan hak-hak konstitusional warga negara.
Melalui buku anotasi tersebut, setiap ketentuan dalam KUHAP dijelaskan secara filosofis, historis, dan yuridis sehingga diharapkan mampu menyamakan persepsi serta meminimalkan perbedaan penafsiran di kalangan aparat penegak hukum.
Kehadiran Kepala BNN RI dalam peluncuran buku ini mencerminkan dukungan BNN terhadap penguatan sistem penegakan hukum nasional, khususnya dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia, serta peningkatan kualitas proses peradilan pidana di Indonesia.
Supriadi Oleng
