Gaji Guru Tak Boleh Timpang: Wakil Ketua Komisi X DPR RI Soroti, Di Sebut-Sebut Kesenjangan Status Negeri Dan Swasta

                                        Fotto Ilustrasi

JAKARTA || RBN.CO.ID - Issue santer kesejahtera'an guru Diduga kembali menjadi perhatian publik. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati, menilai sudah sa'at nya pemerintah menata ulang sistem penggajian tenaga pendidik agar dirasa lebih adil dan merata.

Menurut nya, perbeda'an status antara guru negeri dan swasta tidak seharusnya menjadi alasan adanya jurang kesejahtera'an. Sebab, dalam praktik sehari-hari di ruang kelas, keduanya menjalankan peran yang sama mengajar, mendidik, serta membentuk karakter generasi muda.

"Soal guru kita juga bicara kesejahtera'an, jadi tidak boleh ada guru yang sudah mengajar nya setiap hari, beban tugasnya juga sama baik negeri maupun swasta, tapi mendapatkan gaji yang tidak sepadan,” tegas Maria Yohana.

Fenomena ini memang telah lama terjadi. Guru di sekolah negeri umumnya mendapatkan gaji dan tunjangan yang lebih stabil, sementara banyak guru swasta masih menerima upah di bawah standar layak, bahkan di bawah UMR/UMP di sejumlah daerah.

Melihat kondisi tersebut, DPR mendorong langkah konkret agar standar gaji guru ditetapkan minimal di atas UMR/UMP. Kesenjangan penghasilan antara guru negeri dan swasta dipersempit

Guru swasta mendapat perhatian dan perlindungan lebih serius .Pernyata'an ini sekaligus menjadi pengingat bahwa kwalitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh kurikulum dan fasilitas, tetapi juga oleh kesejahtera'an para pengajarnya.

Guru, baik di sekolah negeri maupun swasta, memiliki missi yang sama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena itu, sudah selayaknya mereka mendapatkan pengharga'an yang setara atas dedikasi tersebut.***

Pewarta : Dewi Sari

Editor.    : Supriadi Oleng

Sumber  : Dilangsir dari akun Facebook surel @Sri Indiarti. https://www.facebook.com/share/17qHJpr57N/