"GEDOR” BIROKRASI TANGERANG: SUARA KERAS M. OMAR RODHI DI BALIK MENGUATNYA LSM KOMANDO 2026
TANGERANG ||RBN.CO.ID-Dinamika pengawasan publik di Tangerang Raya memasuki babak baru di tahun 2026. Nama M. Omar Rodhi, SH., mencuat sebagai figur sentral di balik menguatnya pergerakan LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat (KCAR).
Dari posko sederhana di kawasan Neglasari, Kota Tangerang, Omar memimpin gerakan yang tak hanya lantang di jalan, tetapi juga tajam dalam pembuktian.
“Kami tidak bergerak berdasarkan issue liar. Semua berbasis data dan fakta lapangan. Kalau tidak ada bukti, itu bukan kerja kami,” tegas M. Omar Rodhi kepada wartawan, awal Maret 2026.
•MENGUJI INTEGRITAS, BUKAN SEKEDAR SISTEM
Di tengah narasi pembangunan yang terus digaungkan, Omar justru menyoroti sisi lain: integritas aparatur.
“Kota boleh maju secara fisik, tapi kalau mentalitas pelayan publik masih bermasalah, itu hanya kemajuan semu,” ujarnya.
Ia bahkan menegaskan bahwa tahun 2026 adalah momentum penting untuk melakukan pengawasan menyeluruh terhadap kinerja birokrasi di Banten, khususnya Tangerang Raya.
•SKANDAL “MEJA TAMBAHAN”: BONGKAR LABIRIN BIROKRASI
Kasus yang paling menyita perhatian publik adalah dugaan praktik “meja tambahan” dalam proses perizinan.
Menurut Omar, praktik ini bukan sekedar issue, melainkan pola yang merugikan pelaku usaha.
“Kami menemukan indikasi adanya rantai birokrasi tidak resmi. Ini yang membuat pengusaha seperti masuk ke labirin yang sengaja diciptakan,” ungkapnya.
Ia menilai, kondisi ini mencederai semangat reformasi birokrasi yang selama ini digaungkan pemerintah daerah.
“MONUMEN KEGAGALAN”: KRITIK KERAS INFRASTRUKTUR
Selain perizinan, KCAR juga menyoroti kondisi infrastruktur dasar, khususnya jalan rusak di sejumlah titik vital.
Dalam salah satu aksi, Omar melontarkan kritik yang langsung viral:
“Jangan bangga dengan proyek besar, kalau jalan rakyat dibiarkan rusak. Itu bukan pembangunan, itu monumen kegagalan tata kelola,” tegasnya.
Pernyata'an tersebut memicu respons luas dari masyarakat yang selama ini merasakan langsung dampak kerusakan infrastruktur.
•SOROTAN KE PROGRAM NASIONAL :
Tak hanya lokal, Omar juga turut mengomentari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah insiden di Kudus.
Ia meminta evaluasi serius sebelum program dijalankan secara luas.
“Kami tidak menolak programnya, tapi keselamatan harus jadi prioritas. Nyawa anak-anak bukan bahan eksperimen kebijakan,” katanya.
•MEKANISME KERJA: DARI LAPORAN HINGGA AKSI :
Di balik aksi-aksinya, KCAR menerapkan mekanisme kerja yang sistematis. Setiap laporan masyarakat harus disertai bukti kuat sebelum ditindaklanjuti.
“Kami bukan LSM ‘katanya’. Semua harus jelas: siapa, kapan, di mana, dan apa buktinya,” ujar Omar.
Setelah validasi, tim akan turun langsung ke lapangan. Jika ditemukan indikasi kuat, langkah berikutnya adalah melayangkan surat klarifikasi kepada instansi terkait.
Namun jika tidak mendapat respons:
“Kalau surat kami diabaikan, kami tidak akan diam. Kami akan buka ke publik,” tandasnya.
•SUARA PUBLIK YANG TERWAKILI :
Kehadiran KCAR dinilai sebagian masyarakat sebagai angin segar dalam menyampaikan aspirasi.
Pendekatan yang menggabungkan investigasi dan tekanan publik membuat isu-isu yang sebelumnya terpendam kini mulai muncul ke permukaan.
Namun di sisi lain, gaya komunikasi yang keras juga memicu pro dan kontra.
•PENUTUP :
Di tengah kompleksitas tata kelola pemerintahan daerah, sosok M. Omar Rodhi hadir sebagai simbol kontrol sosial yang tak kompromi.
Apakah ia akan menjadi katalis perubahan atau justru memicu gesekan yang lebih luas?
Waktu yang akan menjawab.
Namun satu hal yang pasti, seperti yang ia tegaskan:
“Selama masih ada yang tidak beres, kami akan terus bersuara. Karena diam bukan pilihan.” tutup nya mengakhiri.***
Pewarta : Abdu Aziz
Editor. : Dewi Sari.
