Hadir Sebagai Narasumber Di Musrenbang RKPD 2025 Kelurahan Pondok- Ranji Ciputat- Timur. Muhamad Azis S.ag.MA( Anggota DPRD Komisi IV Dari Partai Golkar : Fokuskan Apakah Fisik Maupun Non Fisik Pada Musrenbang Ini
Radarposbanten-Group
TANGSEL||RBN-Musrenbang dilakukan untuk menyusun sejumlah rencana pembangunan di suatu wilayah seperti menentukan anggaran dan kegiatan pada tahun berikutnya.
Tujuannya agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi ke dalam proses perencanaan untuk tahun berikutnya yang dilakukan pemerintah setempat.
Kegiatan musrenbang umumnya membahas isu strategis yang ada, proses-proses yang telah dijalani pada tahun tersebut, capaian-capaian target dan sasaran dari Pemerintah Kota
Hadir sebagai narasumber di Musrenbang Kelurahan Pondok- ranji Kecamatan Ciputat- timur, Anggota DPRD Komisi IV Muhamad Azis S.ag MA kepada media Radarposbantengroup usai acara mengatakan," Bahwa Pembangunan di 2025 pada umumnya hampir semua RT dan RW jika bertemu dengan saya( dewan- red) pasti yang diminta pembangunan fisik, pengaspalan jalan, pengecoran, perbaikan drainasse, bedah rumah, rata- rata semuanya fisik, kata Azis.
Di samping beberapa permasalahan fisik/ infrastruktur contoh misal jika ada keluarga atau saudara kita mengalami sakit, sementara mereka harus menggunakan BPJS kesehatan dan terkendala administrasi sehingga tak bisa berobat, itu bagaimana solusinya? Pertanda di informasikan oleh lurah, oleh camat oleh RT dan RW jika ada warga Tangsel yang belum atau menunggak BPJS nya itu bagaimana solusinya? Begitu mereka berobat di tolak, dan disuruh bayar. Hal yang seperti ini perlu di informasikan apakah di perencanaan di 2025 itu tercover atau bagaimana solusinya.
Belum lagi mengenai santunan kematian dalam Perda nya bahwa setiap warga tangsel yang meninggal akan mendapatkan santunan Rp.4 juta dan itu salah satu yang kita pikirkan semua diantaranya pada musrenbang ini betul- betul di fokuskan apakah fisik maupun non fisik.
Terkait perjalanan musrenbang tiap- tiap tingkatan setelah menjadi RKPD dan RKPD itu semua kesatuan hasil musrenbang di serahkan ke propinsi untuk di fasilitasi artinya cocok atau tidak RPJMD walikota dengan RPJMD gubernur atau RPJMN itu biar nyambung jangan misalnya RPJMN presiden mau membangun pusat olah- raga di tangsel tapi tangsel sendiri tak menyiapkan infrastruktur nya/ lahannya dan itu harus singkron makanya baik RPJMN, RPJMD Propinsi dan Kota harus nyambung bahwa RKPD menjadi KUA-PPAS dan menjadi Raperda/ nota keuangan dan itu semua menjadi yang namanya APBD dan di bahas di DPRD misalnya untuk Dinas" A" sekian dan dinas " B" sekian termasuk sampai ke kelurahan dan ini semua perencanaan," pungkas Azis.**( Okta)
Editor:Taer.
