Kemendagri Berangkatkan 1.138 Praja IPDN Ke Aceh Tamiang Untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
Aceh Tamiang ||Rbn.co.id-Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberangkatkan sebanyak 1.138 praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ke Kabupaten Aceh Tamiang, Provinsi Aceh, guna mempercepat pemulihan pemerintahan daerah yang terdampak banjir dan tanah longsor.
Pemberangkatan praja IPDN dilakukan dalam tiga kloter. Pada kloter pertama yang diberangkatkan hari ini, sebanyak 413 praja telah lebih dahulu menuju lokasi penugasan. Sementara itu, sisa praja lainnya dijadwalkan berangkat pada Minggu pagi.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan, seluruh praja IPDN yang ditugaskan ditargetkan sudah lengkap berada di Aceh Tamiang pada Senin, 5 Januari 2026.
“Jadi totalnya 1.138. Yang tanggal 5 nanti, insyaallah sudah lengkap berada di sana,” ujar Tito.
Berdasarkan laporan Rektor IPDN Halilul Khairi, terdapat enam orang praja yang batal diberangkatkan karena tidak lolos pemeriksaan kesehatan. Beberapa di antaranya terindikasi memiliki gejala demam berdarah, sehingga demi keselamatan, tidak diikutsertakan dalam penugasan.
Tito menjelaskan, sebanyak 1.132 praja IPDN yang diberangkatkan akan difokuskan untuk membantu proses pemulihan pemerintahan daerah di Aceh Tamiang. Para praja dibekali berbagai peralatan seperti sekop dan cangkul untuk membersihkan lumpur yang masih menggenangi kantor bupati dan kantor pemerintahan lainnya.
“Satu, membangkitkan pemerintahan terutama kabupaten dulu. Bersih-bersih di sana. Maka mereka membawa alat, senjata mereka adalah alat pembersih, sekop kemudian cangkul,” jelas Tito.
Selain membersihkan kantor pemerintahan, para praja IPDN juga akan membantu aparatur setempat dalam menghidupkan kembali pelayanan publik, khususnya di tingkat desa. Tercatat lebih dari 200 unit layanan publik seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dan layanan lainnya yang belum beroperasi akibat bencana.
“Lebih dari 200 di sana yang belum beroperasional. Dukcapil, layanan publik yang lain, itu harus bisa dihidupkan,” lanjutnya.
Penugasan praja IPDN di Aceh Tamiang direncanakan berlangsung selama kurang lebih satu bulan. Namun, apabila masih dibutuhkan, masa penugasan dapat diperpanjang.
Tito menegaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari kurikulum resmi IPDN dan dikategorikan sebagai kuliah kerja nyata (KKN).
“Kita anggap ini sebagai bagian kerja nyata, kuliah kerja nyata. Kuliah yang betul-betul nyata. Karena mereka akan berhadapan langsung dengan masalah, dan ini bukan masalah kecil, melainkan masalah yang menjadi atensi nasional bahkan internasional,” tegas Tito.
Apabila kondisi pelayanan publik di Aceh Tamiang telah pulih sepenuhnya, para praja IPDN tersebut juga berpeluang untuk dialihkan penugasannya ke kabupaten tetangga yang masih membutuhkan tambahan personel pemulihan.
Pewarta : Erna
Editor. : Dewi Sari.
