Ketua Korwil FWJI Bekasi Kabupaten Desak Plt. Bupati Lakukan Evaluasi Dan Penataan Pejabat
BEKASI KAB || RBN.CO.ID - Di tengah polemik duga'an tindak pidana korupsi terkait penyelewengan APBD dan penyalahgunaan jabatan yang tengah ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ketua Koordinator Wilayah Forum Wartawan Jaya (FWJI) Bekasi Kabupaten, Siti Mariam, menyampaikan pandangannya dalam keterangan pers, Senin (27/4/2026).
Menurutnya, kasus yang menyeret nama eks mantan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, terkait duga'an suap proyek “ijon” menjadi perhatian serius dan dinilai mencoreng citra pemerintahan daerah yang sebelumnya dikenal berada dalam kategori zona hijau pencegahan korupsi.
Berdasarkan informasi yang berkembang, duga'an aliran dana dalam perkara tersebut mencapai sekitar Rp14,2 miliar dalam kurun waktu Desember 2024 hingga 2025, dengan indikasi keterkaitan proyek yang direncanakan pada tahun anggaran berikutnya.
Siti Mariam menilai, situasi ini perlu disikapi dengan langkah konkret oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, melalui evaluasi menyeluruh terhadap jajaran organisasi perangkat daerah.
“Perlu adanya penataan dan evaluasi internal sebagai langkah preventif, termasuk memastikan aparatur yang memiliki integritas tetap menjadi prioritas dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya rotasi jabatan yang disertai komitmen integritas sebagai bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan.
Selain itu, FWJI Bekasi Kabupaten turut menyoroti aspek keterbukaan informasi publik, khususnya terkait pengelolaan anggaran sosialisasi dan publikasi di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) serta badan usaha milik daerah (BUMD).
Menurutnya, distribusi anggaran publikasi perlu dilakukan secara adil, transparan, dan melibatkan organisasi kewartawanan yang memiliki legalitas resmi.
“Pengelolaan anggaran publikasi harus akuntabel dan tidak bersifat eksklusif. Peran media sebagai pilar demokrasi perlu diberdayakan secara proporsional dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat,” tambahnya.
FWJI berharap, ke depan Pemerintah Kabupaten Bekasi dapat memperkuat sistem tata kelola yang bersih serta membangun sumber daya manusia yang profesional guna mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan.
(I'in Warsinah)
