LSM KOMANDO DUKUNG AKSI DEMO ALIH FUNGSI LAHAN SAWAH TELUKNAGA
TANGERANG KAB || RBN.CO.ID-Gelombang aksi unjuk rasa petani, warga, dan organisasi masyarakat di Teluknaga yang menuntut penghentian alih fungsi lahan sawah LP2B mendapat dukungan penuh dari LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat (KCAR).
Ketua Umum KCAR, M.O. Rodhi, SH, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk partisipasi konstitusional masyarakat dan sejalan dengan amanat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Satgas Percepatan Ekonomi.
“Demo warga Teluknaga bukan makar. Ini adalah teriakan konstitusional agar Satgas Ekonomi Presiden turun tangan menyelesaikan persoalan strategis sesuai mandat Keppres 4/2026,” tegas Rodhi di Posko Komando Neglasari, Jum'at (24/4/2026).
• KEPPRES 4/2026: PAYUNG HUKUM AKSI WARGA
KCAR memaparkan tiga dasar hukum yang dinilai melegitimasi aksi masyarakat Teluknaga:
1. Pasal 3 Huruf d: Penyelesaian Masalah Strategis
Satgas diwajibkan menetapkan langkah cepat dan terobosan dalam menyelesaikan persoalan strategis.
• Fakta di Teluknaga:
Alih fungsi sawah LP2B, banjir “Stadium 4”, serta gelombang aksi berulang sejak Februari–Mei 2026 merupakan masalah strategis yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi daerah. Satgas dinilai tidak boleh pasif.
2. Pasal 3 Huruf c: Pengawasan Anggaran
Satgas memiliki kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi terhadap realisasi anggaran program ekonomi.
• Fakta di Teluknaga:
Anggaran infrastruktur dinilai tidak efektif menanggulangi banjir dan kerusakan jalan karena hilangnya fungsi resapan air akibat alih fungsi lahan. KCAR menyebut kondisi ini berpotensi sebagai pemborosan anggaran yang perlu diaudit.
3. Asta Cita Indonesia Emas 2045: Ekonomi Kerakyatan
Keppres 4/2026 menjadi bagian dari strategi besar penguatan ekonomi berbasis rakyat.
• Fakta di Teluknaga:
Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pergudangan dinilai melemahkan ekonomi petani, menurunkan produksi pangan, dan mengancam ketahanan pangan lokal.
• TUNTUTAN AKSI DINILAI SELARAS DENGAN KEPPRES
KCAR menilai seluruh tuntutan aksi warga memiliki kesesuaian langsung dengan mandat Keppres:
Stop izin baru di atas lahan sawah LP2B ? selaras Pasal 3 huruf d
Transparansi data KKPR/PKKPR selaras Pasal 3 huruf c
Penghentian alih fungsi lahan produktif ? bagian dari solusi strategis nasional
“PEMDA JANGAN PUTAR BALIK FAKTA”
Ketua KCAR DPD Kabupaten Tangerang, Abdul Aziz PMJ, mengecam narasi yang menyebut aksi warga sebagai penghambat investasi.
“Justru Keppres 4/2026 hadir karena banyak investasi bermasalah akibat konflik sosial. Aksi ini membantu pemerintah pusat, bukan menghambat,” tegasnya.
KCAR juga mengungkap data penyusutan lahan sawah di Teluknaga mencapai 38% sejak 2015, dengan wilayah seperti Tegal Angus dan Tanjung Pasir menjadi titik alih fungsi untuk kawasan pergudangan.
Dampaknya, sejumlah wilayah seperti Kampung Melayu, Kebon Cau, dan Bojong Renged mengalami banjir rutin bahkan dalam durasi hujan singkat.
“Ini berpotensi melanggar UU No. 41 Tahun 2009 tentang LP2B, dengan ancaman pidana hingga 5 tahun. Satgas tidak boleh menutup mata,” tambah Aziz.
• SIKAP RESMI LSM KOMANDO
Sebagai bentuk komitmen, KCAR menyatakan:
Mendukung penuh aksi damai masyarakat sebagai bagian dari hak konstitusional warga negara.
Mengirim surat resmi kepada Menko Perekonomian selaku pimpinan Satgas Percepatan Ekonomi.
Mendesak Satgas turun ke Teluknaga dalam waktu 14 hari sejak rilis ini diterbitkan.
“Kami menantang Satgas membuktikan Keppres 4/2026 bukan sekedar dokumen. Jika dibiarkan, ini adalah kegagalan menjalankan perintah Presiden,” pungkas Aziz.
Tentang LSM Komando Corong Aspirasi Rakyat (KCAR)
LSM Komando merupakan lembaga kontrol sosial yang berdiri sejak 5 Oktober 2012 dan berbasis di Neglasari, Kota Tangerang. Pada 2026, KCAR dinobatkan sebagai salah satu LSM terpopuler di Tangerang Raya dengan tingkat kepercayaan publik tinggi.
Pewarta : TIM
Editor : Dewi Sari.
