Presiden RI Diminta Tegas, Prof Sutan : Anak Putus Sekolah Bukti Gagalnya Pejabat Menjalankan Amanah
Jakarta ||RBN.CO.ID-Fenomena meningkatnya jumlah anak putus sekolah di Indonesia dinilai sebagai alarm keras atas kegagalan pejabat publik dalam menjalankan amanah. Presiden Republik Indonesia diminta turun tangan secara tegas dengan memerintahkan seluruh jajaran pemerintahan, khususnya kepala daerah, untuk segera menjawab krisis sosial yang dipicu oleh lesunya ekonomi nasional.
Pakar Hukum Internasional, Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH, menyebut praktik korupsi yang terus menggerogoti birokrasi sebagai akar persoalan. Ia menilai, pejabat yang lebih mementingkan kepentingan pribadi telah memperparah kondisi ekonomi dan menciptakan penderitaan berkepanjangan bagi rakyat.
“Korupsi yang dilakukan pejabat bukan hanya kejahatan hukum, tetapi kejahatan kemanusiaan. Dampaknya nyata: rakyat miskin, ekonomi lumpuh, anak-anak kehilangan masa depan karena putus sekolah,” tegas Prof Sutan Nasomal, Kamis (29/1/2026).
Menurutnya, krisis ekonomi yang dialami masyarakat telah memaksa banyak orang tua berutang demi bertahan hidup. Ia memperkirakan sekitar 40 persen keluarga rumah tangga saat ini berada dalam tekanan utang yang berat.
“Ketika ekonomi runtuh, yang menjadi korban pertama adalah pendidikan anak. Banyak orang tua tidak lagi mampu membiayai sekolah, bahkan untuk kebutuhan dasar sehari-hari,” katanya.
Prof Sutan Nasomal juga mengkritik keras kinerja kepala daerah yang dianggap gagal membaca realitas sosial masyarakat. Ia menilai para pemimpin daerah lebih sibuk dengan agenda seremonial ketimbang menyusun kebijakan konkret untuk menyelamatkan rakyat dari krisis ekonomi.
“Kepala daerah gagal menjalankan fungsi kepemimpinan. Mereka hadir dalam pidato, tetapi absen dalam solusi. Akibatnya, anak-anak harus turun ke jalan mencari uang receh demi membantu keluarga,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa membiarkan jutaan anak putus sekolah sama dengan menciptakan jurang kebodohan yang akan menghancurkan masa depan bangsa.
“Anak putus sekolah bukan angka statistik, tetapi tragedi nasional. Jangan jadikan penderitaan rakyat sebagai proyek politik,” tegasnya.
Prof Sutan Nasomal menekankan bahwa Presiden RI memiliki peran strategis dalam mengendalikan arah kebijakan nasional. Jika kepala daerah terbukti gagal melindungi hak dasar rakyat, maka keberadaan mereka patut dipertanyakan.
“Jika jutaan anak kehilangan hak pendidikan karena kegagalan pemimpin daerah, maka satu pertanyaan harus dijawab: untuk apa mereka dipertahankan?” pungkasnya.
Narasumber: Prof Dr KH Sutan Nasomal SH MH Pakar Hukum Internasional, Ekonom Nasional, Tokoh Pers Internasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka.
(TIM)
