Prof. Dr. KH Sutan Nasomal: Masyarakat Miskin Aceh Singkil Tak Tersentuh Bantuan, Diduga Aparat Tak Optimal Bekerja
ACEH SINGKIL || RBN.CO.ID - Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, menyoroti kondisi kemiskinan yang masih membelit masyarakat, khususnya kalangan nelayan di Kabupaten Aceh Singkil. Ia menilai, masih adanya warga miskin yang belum tersentuh bantuan sosial patut menjadi perhatian serius pemerintah pusat maupun daerah (2/5/26).
Menurutnya, peran Kementerian Sosial Republik Indonesia (kemensos) serta Dinas Sosial setempat perlu dievaluasi. Ia bahkan meminta agar Presiden RI memberikan teguran terhadap kinerja kementerian terkait, termasuk mendorong Bupati Aceh Singkil agar lebih optimal memberdayakan seluruh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Tujuannya jelas, untuk mengantisipasi dan menekan angka kemiskinan yang masih memprihatinkan, terutama di kalangan nelayan,” ujar Sutan Nasomal saat menjawab pertanya'an sejumlah pimpinan redaksi media nasional dan internasional di markas pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta.
Ia juga menyinggung pentingnya realisasi program plasma bagi masyarakat. Menurutnya, imbauan Wakil Gubernur Aceh agar perusaha'an perkebunan mengalokasikan 20 persen plasma harus segera diwujudkan, bukan sekedar menjadi slogan.
“Bupati Aceh Singkil bersama DPRK, Polres, dan Kodim harus memastikan program plasma benar-benar terealisasi demi kepentingan masyarakat miskin dan nelayan agar keluar dari lingkaran kemiskinan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sutan Nasomal mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Aceh Singkil yang dinilai sebagai daerah kaya sumber daya, namun masih terdapat masyarakat yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.
Padahal, pemerintah telah menyediakan berbagai program bantuan sosial melalui sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, seperti:
Program Keluarga Harapan (PKH)
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)
Program Indonesia Pintar (PIP)
Kartu Indonesia Sehat (KIS-PBI)
BLT Dana Desa
Ia menjelaskan, DTKS membagi tingkat kesejahteraan masyarakat ke dalam 10 kelompok (desil), dengan prioritas bantuan bagi Desil 1 hingga 4, yaitu:
• Sangat miskin
• Miskin
• Hampir miskin
• Rentan miskin
Pendataan tersebut dilakukan oleh Badan Pusat Statistik melalui survei sosial ekonomi, kemudian dikelola oleh Kemensos. Sementara pemerintah daerah hanya berperan dalam verifikasi dan pengusulan data.
Selain itu, pendamping PKH di tingkat desa dan kecamatan bertugas melakukan pembaruan serta verifikasi lapangan, namun bukan sebagai penentu utama penerima bantuan.
“Jika masih ada masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan, patut diduga ada persoalan di tingkat pelaksana. Bisa jadi petugas tidak bekerja maksimal atau tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Ini harus segera dievaluasi pemerintah,” tegasnya.
Ia pun menutup pernyata'annya dengan mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap aparat dan petugas terkait agar penyaluran bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan mampu mengentaskan kemiskinan di Aceh Singkil.
(Dewi Sari/Tim)
