Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, SH, MH: Rakyat Menggugat Kenaikan Pajak, Pemerintah Dan DPR Harus Dengarkan Keluhan Masyarakat

BANTEN || RBN.CO.ID

 Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM), Prof. DR. KH. Sutan Nasomal, SH, MH menyampaikan keprihatinan mendalam atas keresahan masyarakat akibat kebijakan kenaikan pajak di berbagai sektor yang dinilai memberatkan rakyat (23/8/25).

Menurut beliau, kebijakan kenaikan pajak dilakukan tanpa kajian matang, seolah-olah mayoritas rakyat Indonesia memiliki kemampuan ekonomi tinggi. Padahal, daya beli masyarakat saat ini justru semakin melemah akibat pandemi, krisis global, serta dampak kebijakan ekonomi yang dinilai kurang berpihak pada rakyat kecil.

“Rakyat merasa tertekan dan seakan dijajah oleh kebijakan pemerintahnya sendiri. Pasar semakin sepi, banyak kios tutup, pabrik besar pindah ke luar negeri, dan angka pengangguran terus meningkat,” tegas Prof. Sutan Nasomal.

Beliau juga menyoroti DPR RI yang dinilai lalai karena meloloskan peraturan yang justru menambah penderitaan rakyat. Padahal, para anggota dewan digaji dari uang rakyat, namun justru menikmati fasilitas mewah di tengah kondisi ekonomi yang sulit.

Tuntutan Utama Prof. Sutan Nasomal:

1. Pemerintah segera membatalkan kenaikan pajak yang membebani masyarakat.

2. Menolak kenaikan gaji DPR RI, menteri, serta biaya operasional pejabat negara.

3. Mendesak pemerintah untuk fokus pada pemulihan ekonomi rakyat kecil, bukan menambah beban.

4. Mengingatkan bahwa keresahan sosial di daerah bisa mengancam persatuan NKRI jika suara rakyat terus diabaikan.

Prof. Sutan Nasomal menegaskan bahwa Presiden RI, Jenderal H. Prabowo Subianto, perlu lebih mendengarkan keluhan masyarakat dan memberikan arahan tegas agar para menteri melakukan kajian kebijakan yang matang, adil, dan berpihak pada rakyat.

“Kedaulatan rakyat harus dijunjung tinggi. Pemerintah dan DPR wajib bekerja untuk rakyat, bukan menindas rakyat,” tutup Prof. Sutan Nasomal.