PROF. DR. SUTAN NASOMAL KRITIK WACANA PAJAK AGRESIF UNTUK BAYAR UTANG NEGARA : JANGAN JADIKAN RAKYAT "TUMBAL" KRISIS FISKAL
JAKARTA || RBN.CO.ID – Polemik mengenai usulan peningkatan penerimaan pajak untuk menjaga kemampuan negara membayar utang menuai reaksi keras dari berbagai kalangan. Salah satu kritik tajam datang dari Pakar Hukum Internasional dan Ekonom Nasional, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, yang menilai rakyat tidak boleh dijadikan pihak yang menanggung beban utama akibat persoalan fiskal negara (17/6/26).
Pernyataan tersebut muncul setelah Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, mendorong pemerintah agar lebih agresif meningkatkan penerimaan pajak di tengah meningkatnya kewajiban pembayaran utang negara.
Menurut Prof. Sutan Nasomal, kebijakan fiskal harus berpijak pada kondisi riil masyarakat. Negara memang membutuhkan penerimaan untuk menjalankan roda pemerintahan, namun langkah tersebut tidak boleh mengorbankan daya beli rakyat yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi.
"Saya menegaskan bahwa pajak adalah kewajiban warga negara, tetapi negara juga memiliki kewajiban yang lebih besar untuk melindungi rakyat dari tekanan ekonomi. Jangan sampai persoalan utang negara dijadikan alasan untuk membebani masyarakat dengan kebijakan yang semakin memberatkan," kata Prof. Sutan Nasomal.
Ia menilai pemerintah perlu mencari solusi yang lebih adil dan berimbang dalam mengelola utang negara, termasuk meningkatkan efisiensi anggaran, memperkuat pengawasan penggunaan keuangan negara, serta mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini dinilai belum maksimal.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, posisi utang pemerintah per Maret 2026 mencapai sekitar Rp9.920 triliun. Angka tersebut menjadi perhatian publik karena terus meningkat seiring kebutuhan pembiayaan pembangunan dan kewajiban pembayaran bunga utang.
Prof. Sutan Nasomal mengingatkan bahwa masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, hingga menurunnya daya beli di sejumlah sektor.
"Rakyat sedang berjuang mempertahankan kehidupannya. Jangan sampai kebijakan fiskal yang diambil justru menambah tekanan dan memperberat beban mereka. Negara harus hadir sebagai pelindung, bukan sekadar penagih kewajiban," tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan utang negara. Menurutnya, publik berhak mengetahui secara jelas arah penggunaan utang, manfaat yang diperoleh masyarakat, serta strategi pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal nasional.
Dalam pandangannya, penguatan ekonomi nasional tidak dapat hanya bertumpu pada peningkatan pajak, melainkan harus dibarengi dengan kebijakan yang mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah, investasi produktif, penciptaan lapangan kerja, serta pemberantasan kebocoran anggaran.
Polemik ini pun memicu perdebatan luas di ruang publik. Sejumlah kalangan menilai peningkatan penerimaan negara memang diperlukan untuk menjaga stabilitas fiskal, sementara pihak lain mengingatkan agar langkah tersebut tidak mengurangi kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Prof. Sutan Nasomal berharap pemerintah dan DPR dapat menempatkan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan ekonomi dan fiskal yang diambil.
"Utang negara harus dikelola secara bertanggung jawab, transparan, dan berkeadilan. Jangan sampai rakyat kecil menjadi pihak yang paling banyak menanggung konsekuensinya," tutupnya.
(Tim)
