Prof. Dr. Sutan Nasomal Kritik Wacana Peningkatan Penerima'an Pajak Untuk Menutup Utang Negara
JAKARTA | RBN.CO.ID – Wacana peningkatan penerimaan pajak guna mendukung pengelolaan fiskal dan pembayaran kewajiban utang negara menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Pakar Hukum Internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advokat Muda Indonesia (PAMI), Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH.
Tanggapan tersebut muncul setelah pernyataan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, yang mendorong pemerintah untuk mengoptimalkan penerimaan negara, termasuk dari sektor perpajakan, sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan fiskal negara(15/626).
Menurut Prof. Sutan Nasomal, kebijakan perpajakan harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan tidak menambah beban kelompok yang saat ini masih menghadapi tekanan ekonomi.
"Saya, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, angkat bicara tegas. Desakan DPR ini tidak bisa dibiarkan. Ini bukan solusi, ini resep bencana. Pajak itu kewajiban, tetapi negara juga memiliki kewajiban untuk melindungi rakyat dari tekanan ekonomi," ujar Prof. Sutan Nasomal dalam keterangannya, Senin (15/6/2026).
Ia menilai pemerintah perlu mengedepankan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat serta mendukung keberlangsungan usaha kecil dan menengah.
"Utang negara jangan dijadikan alasan untuk memeras rakyat lewat pajak. Rakyat saat ini menghadapi berbagai tantangan ekonomi, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok hingga menurunnya daya beli," katanya.
Berdasarkan data yang disampaikan pemerintah, posisi utang negara per Maret 2026 tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun. Pemerintah menyatakan pengelolaan utang dilakukan secara terukur dan tetap memperhatikan keberlanjutan fiskal.
Prof. Sutan Nasomal berpendapat bahwa pemerintah perlu mengevaluasi berbagai sumber penerimaan negara dan melakukan pengelolaan anggaran secara efektif sebelum mengambil langkah yang berpotensi menambah beban masyarakat.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan fiskal negara dan perlindungan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat.
"Jangan sampai kebijakan yang diambil justru memperberat kehidupan rakyat. Negara harus hadir memberikan perlindungan dan solusi yang berpihak kepada masyarakat," tegasnya.
Perdebatan mengenai strategi peningkatan penerimaan negara dan pengelolaan utang diperkirakan akan terus menjadi perhatian publik. Berbagai pihak berharap pemerintah dapat mengambil kebijakan yang mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.Versi ini lebih memenuhi kaidah jurnalistik karena opini dan kritik ditempatkan sebagai kutipan narasumber, sementara narasi berita tetap menggunakan bahasa yang netral dan tidak menghakimi.
(Dewi Sari)
