Prof. Dr. Sutan Nasomal: Presiden Prabowo Pasti Peduli Rakyat, Kebijakan ETLE Harus Lebih Manusiawi
Jakarta ||RBN.CO.ID – Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum dan ekonomi, menyatakan keyakinannya bahwa Presiden RI Prabowo Subianto memiliki kepedulian besar terhadap nasib rakyat. Namun, ia menekankan bahwa kebijakan publik, termasuk penerapan sistem tilang elektronik (ETLE), harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan di tengah meningkatnya tekanan ekonomi masyarakat. (30/01/26).
Menurut Prof. Sutan, tahun 2026 diwarnai berbagai musibah seperti banjir dan longsor yang menelan korban jiwa dan kerugian besar. Di sisi lain, kondisi sosial-ekonomi masyarakat semakin rapuh.
“Bukan hoaks bahwa kemiskinan saat ini meluas. Golongan menengah telah bergeser menjadi golongan bawah. Banyak masyarakat tidak mampu menabung, bahkan sekadar memenuhi kebutuhan makan sehari-hari,” ujar Prof. Sutan saat menjawab pertanyaan para pemimpin redaksi media di Jakarta.
Ia menilai kebijakan sejumlah kepala daerah yang menghapus denda pajak kendaraan bermotor roda dua sebagai langkah realistis, karena mencerminkan kondisi ekonomi masyarakat yang semakin tertekan.
Menurutnya, kepemilikan sepeda motor tidak lagi mencerminkan status ekonomi menengah, sebab mayoritas masyarakat berpenghasilan di bawah rata-rata UMR.
“Setiap kebutuhan pokok yang dibeli masyarakat sudah mengandung pajak. Setiap pekerja yang mencari nafkah pun penghasilannya dipotong pajak. Namun, pendapatan mereka semakin menurun,” katanya.
Prof. Sutan juga menyoroti meningkatnya ketergantungan masyarakat pada pinjaman online akibat lemahnya daya beli dan rendahnya pendapatan.
“Sekedar makan dua kali sehari saja kini menjadi persoalan berat bagi sebagian masyarakat di tahun 2026,” tegasnya.
Terkait penerapan ETLE yang telah berjalan selama tiga tahun di sejumlah daerah, Prof. Sutan menilai sistem tersebut memang bertujuan meningkatkan disiplin berlalu lintas. Namun, dampaknya perlu dievaluasi secara menyeluruh, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Ia mengingatkan bahwa tilang ETLE berpotensi menambah beban ekonomi rakyat kecil dan memicu lonjakan kasus gagal bayar.
“Tilang ETLE bisa menjadi masalah serius bagi masyarakat miskin. Jika tidak ada kebijakan khusus, kasus gagal bayar akan menjadi gunung persoalan di berbagai daerah,” ujarnya.
Prof. Sutan pun berharap Presiden RI dapat mengambil kebijakan yang lebih humanis, termasuk mempertimbangkan penghapusan denda tilang ETLE bagi masyarakat miskin demi alasan kemanusiaan.
“Rakyat menunggu kebijakan Presiden. Jangan sampai kelaparan ekstrem terjadi di negeri ini,” pungkasnya.
Jurnalis:Dewi Sari
Narasumber: Prof. Dr. Sutan Nasomal, SE, SH, MH Tokoh Pers Internasional, Pakar Hukum Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Pendiri/Pengasuh Ponpes ASS SAQWA Plus.
