Prof. Sutan Nasomal Desak Presiden Prabowo Subianto Evaluasi RSUD Atas Duga'an Tolak Pasien, Prof. Sutan Nasomal : "pelayanan Medis Yang Buruk Tidak Seharusnya Terjadi Di Rumah Sakit Daerah !"

JATENG,Pemalang || RBN.CO.ID-Duga'an penolakan pasien di RSUD M. Ashari Pemalang menuai sorotan tajam. Praktik tersebut dinilai mencederai hak dasar masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan, terutama karena terjadi di fasilitas milik pemerintah (11/4/26).

Pakar hukum internasional, Prof. Sutan Nasomal, menegaskan bahwa pelayanan medis yang buruk tidak seharusnya terjadi di rumah sakit daerah. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengambil langkah tegas guna memastikan pelayanan kesehatan berjalan optimal dan tanpa diskriminasi.

“Penolakan pasien tidak boleh terjadi di fasilitas kesehatan milik negara. Ini menyangkut hak dasar masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang layak,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat perlu menginstruksikan seluruh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk memperketat pengawasan terhadap rumah sakit umum daerah (RSUD). Ia juga meminta dinas kesehatan di setiap daerah aktif melakukan kontrol terhadap manajemen pelayanan pasien.

Kasus yang menimpa Sisono, suami dari seorang guru berstatus PNS di Pemalang, disebut harus menjadi bahan evaluasi serius. Sutan menekankan bahwa setiap pasien memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan medis tanpa perlakuan berbeda.

Selain itu, ia mengusulkan adanya sistem penghargaan bagi fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan terbaik. Menurutnya, apresiasi dari pemerintah daerah dapat menjadi motivasi bagi rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya untuk meningkatkan kualitas layanan.

“Perlu ada penghargaan bagi fasilitas kesehatan dengan pelayanan terbaik sebagai bentuk motivasi peningkatan kualitas,” tambahnya.

Pernyataan tersebut disampaikan dalam sesi tanya jawab bersama para pemimpin redaksi media nasional dan internasional di Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta, pada Sabtu (11/4/2026).

Ia menutup pernyataannya dengan menilai bahwa meskipun sistem kesehatan Indonesia secara umum terlihat berjalan baik, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang perlu segera dibenahi demi menjamin keadilan layanan bagi seluruh masyarakat.***

(Dewi Sari)