PROF. SUTAN NASOMAL DESAK PRESIDEN PRABOWO TURUN TANGAN: "JANGAN BIARKAN JALAN RUSAK DIHANCURKAN KEPENTINGAN USAHA !"
BATU BARA || RBN.CO.ID - Kritik keras dilontarkan oleh Sutan Nasomal terhadap buruknya kondisi infrastruktur jalan di daerah yang diduga menjadi “korban” aktivitas industri tanpa kontrol. Ia mendesak Prabowo Subianto untuk tidak tinggal diam (25/4/26).
Menurutnya, Presiden harus segera menginstruksikan para menteri, gubernur, bupati, hingga wali kota agar tidak sekedar menjadi penonton sa'at jalan-jalan daerah hancur akibat lalu lintas kendara'an industri.
“Negara tidak boleh kalah oleh kepentingan usaha ! Jalan itu milik rakyat, bukan milik truk-truk tambang dan industri,” tegasnya ber api - api.
Ia menyoroti kondisi memprihatinkan di Jalan Ahmad Saleh, Desa Sei Buah Keras, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara. Jalan tersebut kini rusak parah, berlubang, bahkan berubah menjadi kubangan lumpur saat hujan turun diduga kuat akibat aktivitas truk bertonase tinggi yang melintas setiap hari tanpa pengawasan.
• Rakyat Jadi Korban, Pemerintah Diam
Warga menjadi pihak paling terdampak. Aktivitas sehari-hari terganggu, akses ekonomi terhambat, dan keselamatan terancam. Ironisnya, keluhan warga selama ini seperti “jatuh ke lubang yang sama”—tidak pernah ditindaklanjuti serius.
“Setiap hari jalan dihancurkan, tapi tidak pernah diperbaiki. Ini pembiaran!” keluh warga.
Lebih mencurigakan lagi, di sekitar lokasi berdiri bangunan besar yang diduga pabrik es, namun tanpa identitas resmi. Tidak ada papan nama, tidak ada transparansi izin. Hanya tertulis “DILARANG MASUK KUHP 551”, seolah menutup diri dari pengawasan publik.
• Bau Pelanggaran Hukum Menguat
Situasi ini dinilai bukan sekadar masalah infrastruktur, tetapi sudah mengarah pada dugaan pelanggaran hukum serius:
Kerusakan jalan oleh kendaraan berat tanpa tanggung jawab
Dugaan usaha ilegal atau tidak transparan
Potensi pelanggaran lingkungan
Kelalaian pemerintah daerah dalam pelayanan publik
“Kalau dibiarkan, ini bukan lagi kelalaian—ini pembiaran yang bisa berujung pidana,” tegas Nasomal.
Ia juga mendorong konsep gotong royong berbasis tanggung jawab industri. Menurutnya, perusahaan yang menikmati keuntungan dari eksploitasi sumber daya wajib ikut membangun dan merawat jalan yang mereka rusak.
• Negara Harus Hadir, Bukan Menghilang
Nasomal menegaskan, negara tidak boleh tunduk pada tekanan ekonomi segelintir pihak. Pemerintah harus berani:
Mengecek legalitas usaha yang mencurigakan
Menindak tegas pelaku perusakan jalan
Memaksa perusahaan bertanggung jawab
Menghentikan praktik pembiaran
“Jangan sampai rakyat kecil terus jadi korban, sementara pelaku usaha kebal hukum. Kalau negara diam, maka keadilan sedang diinjak-injak,” pungkasnya.
(TIM)
