PROF. SUTAN NASOMAL: JANGAN MAINKAN BANTUAN HUNTARA, OKNUM HARUS DIPROSES HUKUM
BENER MERIAH || RBN.CO.ID - Duga'an praktik manipulasi data dalam penyaluran bantuan bencana di Kampung Setie, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah-Aceh, mencuat ke permukaan. Sekitar 70 persen data penerima bantuan diduga tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan, memicu kemarahan warga serta sorotan publik (24/4/26).
Penelusuran di lokasi hunian sementara (huntara) di Desa Tunyang mengungkap sejumlah kejanggalan. Seorang pria yang awalnya mengaku sebagai warga biasa menyatakan dirinya menerima bantuan, namun juga mengungkap adanya dugaan pemotongan dana sebesar Rp500 ribu yang disebut sebagai uang “plen” oleh oknum berinisial PMI.
Fakta semakin mengejutkan ketika pria tersebut diketahui merupakan Kepala Dusun di Desa Setie yang sejak awal tidak mengungkapkan identitasnya.
Temuan ini memperkuat dugaan bahwa proses pendataan penerima bantuan sarat penyimpangan. Sejumlah warga menyebut penerima bantuan huntara justru berasal dari keluarga yang rumahnya masih layak huni dan tidak terdampak signifikan oleh bencana.
Akibat dugaan penyimpangan tersebut, potensi kerugian negara ditaksir mencapai puluhan juta rupiah.
Situasi ini memicu tuntutan keras dari masyarakat agar penyaluran bantuan tahap kedua dihentikan sementara. Warga meminta dilakukan audit menyeluruh serta verifikasi ulang data penerima sebelum bantuan kembali disalurkan.
Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh pakar hukum pidana internasional, Sutan Nasomal. Ia menegaskan bahwa bantuan tidak boleh dihentikan, melainkan harus diawasi secara ketat oleh pemerintah.
“Jangan sampai bantuan ditunda dengan alasan masalah yang ada. Justru harus diawasi langsung oleh Gubernur Aceh bersama Bupati Bener Meriah agar transparan dan terang benderang,” tegasnya dalam pernyataan di Cijantung, Jakarta, 23 April 2026.
Di sisi lain, pihak Polres Bener Meriah menyatakan akan turun langsung melakukan pengecekan ke lapangan guna memastikan kebenaran informasi yang beredar.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi transparansi dan akuntabilitas penyaluran bantuan bencana di daerah, sekaligus menjadi perhatian publik terhadap pentingnya pengawasan yang ketat agar bantuan tepat sasaran.
Pewarta : Dewi Sari
