Profesor Sutan Nasomal Soroti Wacana Jalan Provinsi Berbayar Di Jawa Barat, Pro Sutan : "Presiden Prabowo Jangan Tanda Tangan Persetujuan"
JABAR || RBN.CO.ID - Wacana penerapan jalan provinsi berbayar di wilayah Jawa Barat yang disebut tengah menjadi bahan kajian Pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai beragam tanggapan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Sutan Nasomal, pakar hukum internasional sekaligus Ketua Umum Perkumpulan Advocate Muda Indonesia.
Dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Rabu (13/5/2026), Prof. Sutan Nasomal meminta agar kebijakan tersebut dikaji secara matang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini.
Menurutnya, masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi akibat meningkatnya harga kebutuhan pokok dan menurunnya daya beli di sejumlah pasar tradisional. Ia menilai setiap kebijakan yang berpotensi menambah beban masyarakat perlu melalui pertimbangan sosial dan ekonomi yang komprehensif.
“Kebijakan publik harus berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya warga yang saat ini masih menghadapi kesulitan ekonomi. Karena itu, wacana jalan provinsi berbayar sebaiknya dikaji secara mendalam sebelum diterapkan,” ujarnya.
Prof. Sutan juga menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan, serta menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, masyarakat pada dasarnya berharap adanya kemudahan dalam memperoleh pekerjaan, peningkatan daya beli, akses pendidikan yang baik, serta kondisi lingkungan yang aman dan kondusif.
Ia turut mengingatkan bahwa setiap kebijakan infrastruktur yang berdampak pada distribusi barang dan mobilitas masyarakat harus memperhatikan kemungkinan efek lanjutan terhadap harga kebutuhan pokok maupun aktivitas ekonomi masyarakat kecil.
Selain itu, Prof. Sutan Nasomal berharap pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat terus bersinergi dalam menghadirkan kebijakan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
“Saya berharap seluruh kebijakan yang diambil tetap mengedepankan asas kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepentingan masyarakat luas,bapak presiden Prabowo jangan mau kalau di minta tanda tangan persetujuan,” tegas nya nada protes.
Sementara itu, hingga saat ini belum ada keputusan resmi terkait penerapan jalan provinsi berbayar di Jawa Barat. Wacana tersebut masih menjadi perhatian publik dan memunculkan berbagai tanggapan dari masyarakat maupun pengamat kebijakan publik.
Tim
Narasumber : Sutan Nasomal
