Wakapolri Hadiri Rakernas KSPI 2026, Tegaskan Komitmen Polri Lindungi Hak Pekerja
JAKARTA | RBN.CO.ID – Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Wakapolri) Dedi Prasetyo menghadiri pembukaan Rakernas Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Tahun 2026 yang mengusung tema "Pemerintah Bersih, Buruh Sejahtera" di The Acacia Hotel, Selasa (23/6/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum KSPI sekaligus Penasihat Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh Said Iqbal, serta para pimpinan serikat pekerja dari berbagai daerah di Indonesia.
Dalam sambutannya, Wakapolri menegaskan bahwa buruh merupakan fondasi sekaligus roda penggerak utama perekonomian nasional. Karena itu, perlindungan terhadap hak-hak pekerja dan peningkatan kesejahteraan buruh menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan stabilitas nasional.
“Buruh merupakan fondasi dan roda penggerak utama perekonomian. Setiap capaian pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional tidak dapat dilepaskan dari kontribusi para pekerja Indonesia,” ujar Wakapolri.
Menurutnya, Polri dan buruh memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan iklim kerja yang aman, produktif, dan berkeadilan. Karena itu, hubungan yang terjalin selama ini tidak hanya sebatas pengamanan kegiatan ketenagakerjaan, tetapi berkembang menjadi kemitraan strategis dalam memperjuangkan kesejahteraan pekerja.
“Polri berkomitmen untuk terus membersamai para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya. Kami menjaga ruang penyampaian aspirasi agar tetap terbuka, aman, tertib, dan konstruktif, sekaligus mendorong penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan secara humanis dan berkeadilan,” kata Komjen Dedi.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui langkah nyata Desk Ketenagakerjaan Polri. Data menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 telah diselesaikan 35 perkara tindak pidana ketenagakerjaan, dengan 34 perkara di antaranya melalui pendekatan restorative justice. Sementara pada tahun 2026, sebanyak 9 perkara telah diselesaikan dan seluruhnya melalui mekanisme restorative justice.
Selain itu, Polri juga telah memfasilitasi 4.216 pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) untuk kembali memperoleh pekerjaan. Wakapolri menegaskan bahwa berbagai langkah tersebut merupakan bentuk nyata kehadiran Polri dalam mengawal perlindungan hak pekerja sekaligus menjaga hubungan industrial tetap harmonis.
Ia juga mengajak seluruh elemen buruh untuk terus meningkatkan kompetensi, keterampilan, produktivitas, dan kemampuan beradaptasi terhadap perkembangan teknologi serta kebutuhan industri modern agar tenaga kerja Indonesia semakin kompetitif di tingkat global.
Rakernas KSPI 2026 diharapkan menjadi momentum memperkuat konsolidasi organisasi buruh sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja dan memperkuat kolaborasi antara buruh, pemerintah, dunia usaha, dan Polri.
“Ketika hak-hak pekerja terlindungi, hubungan industrial berjalan harmonis, dan kesejahteraan buruh meningkat, maka stabilitas nasional serta pertumbuhan ekonomi bangsa akan semakin kuat. Untuk itu, sinergi antara Polri dan buruh harus terus diperkuat,” pungkas Wakapolri.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menekankan bahwa kondisi perekonomian dan fiskal Indonesia saat ini tetap kuat meskipun terdapat berbagai tantangan global.
"Kita fundamental ekonomi kita kuat, fiskal kita kuat, tapi kemudian digoreng seolah-olah bahwa kita ini adalah negara yang sedang mengalami saat-saat keruntuhan, padahal tidak demikian," ujar Dasco saat berpidato dalam Rakernas KSPI.
Menurut Dasco, terdapat pihak-pihak yang memanfaatkan konflik global untuk menggambarkan Indonesia seolah-olah tidak dalam kondisi baik.
"Saya minta kepada teman-teman buruh sekalian, kita harus bersatu, kita harus kompak menjaga pemerintahan, menjaga rakyat kita bersama-sama, menjaga kekompakan buruh untuk kesejahteraan kita semuanya," katanya.
Dasco menjelaskan bahwa kondisi global, termasuk konflik antara Amerika Serikat dan Iran, memang menimbulkan berbagai dampak terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Namun, setelah kedua negara tersebut mencapai kesepakatan damai, Indonesia perlu menjaga kepercayaan investor guna mencegah terjadinya gelombang PHK.
"Di negara kita, ini perang baru dimulai. Perang terhadap, tadi, perang terhadap PHK, yang karena efek dari perang global kemudian merembet ke negara kita. Perang bagaimana kita kemudian sama-sama menjaga supaya kepercayaan investor luar tetap terjaga," ujar Dasco.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik nasional demi kepentingan rakyat.
"Terlebih lagi kita harus sama-sama menjaga kestabilan ekonomi, kestabilan politik, untuk kemakmuran dan juga untuk kepentingan rakyat kita. Nah, fenomena akhir-akhir ini ada yang memanfaatkan isu global, dampak dari global itu kemudian untuk membuat kita tidak stabil," pungkasnya.
Rakernas KSPI 2026 menjadi forum strategis dalam memperkuat sinergi antara pekerja, pemerintah, dunia usaha, dan aparat penegak hukum guna mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, perlindungan hak pekerja, serta peningkatan kesejahteraan buruh Indonesia.
(Supriadi)