Prof Dr KH Sutan Nasomal Minta Presiden Evaluasi Kenaikan Gaji & Tunjangan Pejabat Negara: Jangan Timbulkan Komplik Rakyat !
Prof Dr KH Sutan Nasomal Minta Presiden Evaluasi Kenaikan Gaji & Tunjangan Pejabat Negara: Jangan Timbulkan Komplik Rakyat!
Jakarta, 13 September 2025 – Kebijakan pemerintah terkait kenaikan gaji dan tunjangan pejabat negara menuai sorotan. Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus Ekonom, Prof Dr KH Sutan Nasomal SH, MH, menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial dan komplikasi di tengah rakyat, terlebih di saat angka PHK dan pengangguran kian meluas.
“Secara hukum, kenaikan gaji maupun tunjangan pejabat negara sah-sah saja, bisa dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pejabat sekaligus mencegah praktik korupsi. Namun Presiden perlu mengevaluasi kembali agar kebijakan ini tidak menimbulkan gejolak sosial, dan rakyat tidak merasa diabaikan,” ujar Prof Sutan melalui sambungan telepon dari Kantor Pusat Partai Oposisi Merdeka di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Menurutnya, sangat ironis ketika rakyat banyak yang terpuruk, ratusan ribu anak terancam putus sekolah, sementara tunjangan kepala daerah dan anggota DPRD justru naik tinggi.
“Kalau alasannya untuk menghentikan KKN, pungli, dan mafia tikus berdasi, maka BPK dan KPK harus benar-benar dioptimalkan. Jangan hanya pidato seremonial, tapi harus kerja nyata menindak praktik korupsi dan wanipiro di lapangan,” tegasnya.
Prof Sutan menekankan bahwa kenaikan tunjangan pejabat daerah bisa diterima asalkan disertai pengawasan ketat terhadap hasil kerja mereka. “Yang tidak serius bekerja dan gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat, anggarannya harus dipangkas,” katanya.
Lebih lanjut, ia menilai masih banyak kebutuhan mendesak yang lebih urgen dibandingkan kenaikan gaji pejabat, yakni:
Program ekonomi kerakyatan untuk mengurangi pengangguran.
Dukungan pendidikan bagi anak-anak miskin agar tidak putus sekolah.
Pemanfaatan APBN untuk pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.
Prof Sutan juga mendorong Presiden RI Prabowo Subiyanto membuka ruang investasi lebih luas dengan memberi insentif pajak jangka panjang bagi investor asing. “Bebaskan pajak 10 tahun bagi investor yang menanamkan jutaan dolar di Indonesia. Itu akan menciptakan jutaan lapangan kerja bagi pemuda kita. Mudahkan administrasi dan perizinan agar investasi mengalir dari Amerika, Eropa, Rusia, Kuwait, Emirat hingga Saudi Arabia,” paparnya.
Ia menegaskan, Presiden adalah harapan rakyat luas untuk memulihkan ekonomi nasional. Namun langkah-langkah strategis harus diambil, termasuk menertibkan pejabat daerah dan DPRD yang selama ini justru mengecewakan rakyat.
“Jangan sampai kebijakan ini justru memperluas reaksi marah masyarakat. Pemerintah harus berpihak pada rakyat miskin,” pungkasnya.
Red.
Narasumber:
Prof Dr KH Sutan Nasomal SH, MH – Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Oposisi Merdeka, Jenderal Kompii, dan Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus Jakarta.
