PROF. DR. KH. SUTAN NASOMAL: “WAKIL RAKYAT NGILANG KABUR!”
radarberitanasional.co.id–Pakar Hukum Internasional sekaligus Ekonom, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., mengungkapkan kekecewaan mendalam terhadap para anggota DPR RI yang dinilainya abai dalam menjalankan amanah rakyat (29/9/25).
“Kemana nih kalian wahai para anggota dewan? Saat rakyat mengadukan nasib dan keluhan mereka, kalian justru kabur, bukannya menemui dan menenangkan kegalauan mereka. Gaji besar, fasilitas mewah, bahkan baru saja naik gaji… eh malah ngilang ditelan bumi!” ujar Prof. Sutan dalam wawancara via telepon bersama sejumlah pemimpin redaksi di Jakarta.
Kilas Balik
Setelah Upacara Besar Hajat Negara memperingati 80 tahun Kemerdekaan Indonesia dengan semangat memasang Merah Putih serentak dari Sabang sampai Merauke, rakyat berharap makna kemerdekaan dapat diwujudkan: kesejahteraan, keadilan, dan keberpihakan pemerintah kepada seluruh lapisan masyarakat.
Namun, kenyataan di lapangan jauh panggang dari api. Aksi-aksi demo buruh, mahasiswa, hingga masyarakat di depan Gedung DPR RI maupun di daerah, justru tak direspons oleh para wakil rakyat. Sebaliknya, mereka hanya disuguhi gas air mata, ancaman penangkapan, bahkan kekerasan dari aparat.
“Apakah DPR RI dan DPRD memang bersembunyi? Atau memang enggan berhadapan dengan rakyatnya sendiri?” tanya Prof. Sutan.
Catatan Kegagalan Kebijakan 2025
Prof. Sutan menyoroti deretan kebijakan pemerintah dan diamnya DPR RI/DPRD sepanjang 2025:
Januari: PPN naik 12% di tengah lemahnya daya beli rakyat.
Februari: Gas melon langka karena izin pengecer dicabut, DPR tutup mata.
Maret: Penundaan pengangkatan CPNS tanpa solusi, DPR diam.
Juni: Pertambangan Raja Ampat rusak ekosistem, DPR tak bersuara.
Agustus: 122 juta rekening rakyat diblokir PPATK, rakyat resah, DPR tak berbuat apa-apa.
Selain itu, kenaikan pajak PBB hingga 1200%, polemik penguasaan tanah rakyat, hingga perpanjangan HGU sawit yang merugikan masyarakat semakin memperlihatkan lemahnya fungsi pengawasan DPR RI dan DPRD.
Yang paling menyakitkan rakyat, lanjut Prof. Sutan, adalah kenaikan gaji anggota DPR dan DPRD di tengah krisis ekonomi rakyat.
Pertanyaan Tajam
“Kalau rakyat demo menolak ketidakadilan, apa salah mereka? Mengapa wakil rakyat tak hadir, tak menemui, tak membela?” tegasnya.
Prof. Sutan menutup dengan pesan keras:
“Diamnya DPR RI dan DPRD atas berbagai kebijakan yang melukai rakyat adalah pengkhianatan terhadap amanah demokrasi. Rakyat sedang mencatat, mahasiswa sedang mengingat. Suatu saat, sejarah akan menuntut pertanggung jawaban.”Tutup nya.
Dewi S/Tim
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH.
Ketua Umum Partai POM (Partai Oposisi Merdeka).
