Prof Dr Sutan Nasomal: Presiden RI Harus Waspada, “Reaksi Alam Hingga Ancaman Bencana Hujan Mikroplastik Di Indonesia”
DKJ || RBN.CO.ID-Prof Dr Sutan Nasomal SE, SH, MH menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan nasional terhadap dampak kerusakan lingkungan yang kian serius, mulai dari degradasi tanah, pencemaran air, udara beracun, hingga fenomena hujan yang mengandung mikroplastik di sejumlah wilayah Indonesia.
Menurutnya, salah satu akar persoalan adalah banyaknya pejabat negara yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatannya secara keilmuan dan profesional. Akibatnya, berbagai kebijakan dan program kerja justru menimbulkan kegaduhan, tumpang tindih, bahkan mengulang dari nol program yang sudah berjalan, alih-alih menyempurnakan dan memperkuatnya.
“Ini yang selama ini terjadi di NKRI. Karena itu saya meminta kepada Yth. Bapak Presiden Jenderal H. Prabowo Subianto untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap para menteri, wakil menteri, hingga dirjen, agar benar-benar sesuai keahlian dan kapasitasnya. Supaya ke depan negara ini aman, nyaman, dan mampu menghadapi berbagai persoalan,” ujar Prof Dr Sutan Nasomal.
Ia menambahkan, rakyat sejatinya masih memiliki keyakinan besar bahwa negara mampu mengatasi berbagai tantangan, asalkan pejabat negara bekerja secara profesional, mumpuni, dan sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing.
Pernyataan tersebut disampaikan Prof Dr Sutan Nasomal—Pakar Hukum Internasional sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka—saat menjawab pertanyaan para Pemimpin Redaksi media cetak dan online, baik dalam maupun luar negeri, di Markas Pusat Partai Oposisi Merdeka, Jakarta, Sabtu (11/1/2026).
80 Tahun Indonesia Merdeka dan Tanggung Jawab Menjaga Alam
Memasuki usia 80 tahun kemerdekaan, Indonesia telah menghirup udara kebebasan dari penjajahan dan imperialisme. Namun perjalanan panjang bangsa ini juga menyimpan tantangan besar, terutama dalam menjawab krisis lingkungan yang kian nyata.
Prof Dr Sutan Nasomal menekankan bahwa tanah, air, dan udara yang dimiliki Indonesia adalah amanat konstitusi untuk kemaslahatan rakyat. Karena itu, jabatan strategis negara tidak boleh dipegang oleh mereka yang tidak memahami dampak kebijakan terhadap keseimbangan alam dan risiko jangka panjangnya.
“Jangan biarkan posisi penting diisi oleh orang yang bukan ahlinya. Kesalahan hari ini akan dibayar mahal oleh generasi mendatang,” tegasnya.
Ancaman Nyata: Hujan Mikroplastik
Dalam konteks informasi global, kini muncul temuan ilmiah mengenai hujan yang mengandung mikroplastik di sejumlah wilayah Indonesia. Fenomena ini, menurut Prof Dr Sutan Nasomal, bukan sekadar isu lingkungan biasa, melainkan sinyal bahaya serius.
Secara ilmiah, hujan mikroplastik terjadi karena udara telah tercemar partikel plastik dari berbagai sumber. Lautan pun dipenuhi limbah plastik dalam jumlah masif. Akibatnya, udara, tanah, dan air mengalami pencemaran berat yang membahayakan kehidupan manusia.
Plastik, yang sejak tahun 1970 digunakan sebagai solusi ekonomis, ternyata menyimpan bom waktu ekologis. Minimnya peringatan dan lemahnya respons kebijakan di masa lalu membuat plastik sulit terurai dan terus menumpuk di alam.
“Plastik bukan lagi sekadar masalah, tetapi telah berubah menjadi bencana,” ujarnya.
Styrofoam, Limbah, dan Ancaman Air Tanah
Penggunaan styrofoam yang masif sejak tahun 2000 hingga 2026 semakin memperparah kondisi lingkungan. Sampah styrofoam menumpuk di aliran sungai, lahan tanah, hingga laut. Air hujan membawa partikel-partikel berbahaya itu masuk ke urat-urat tanah, mencemari air tanah yang dikonsumsi masyarakat.
Ditambah dengan limbah industri dan limbah rumah tangga, kerusakan ekosistem air diprediksi akan mencapai titik kehancuran dalam 100 tahun ke depan jika tidak segera dihentikan.
Kehidupan laut pun terancam. Gundukan sampah plastik di lautan mengganggu rantai makanan, mengancam punahnya biota laut, dan berpotensi memusnahkan sumber pangan manusia.
Udara Beracun dan Risiko Kesehatan Massal
Kemajuan teknologi sejak 1970 hingga 2025 tidak diiringi kehati-hatian. Jumlah kendaraan dan industri terus meningkat, menghasilkan polusi udara yang sulit dibatasi.
Prof Dr Sutan Nasomal memperingatkan, dalam waktu kurang dari 10 tahun ke depan, udara di berbagai kota besar bisa mencapai tingkat sangat beracun.
“Masyarakat menghirup udara berbahaya selama 24 jam. Ini ancaman nyata bagi kesehatan, dari anak-anak hingga orang dewasa,” ungkapnya.
Karena itu, penempatan pejabat yang tidak kompeten di sektor strategis dinilai sangat berbahaya bagi keselamatan publik.
Reaksi Alam dan Penurunan Tanah Kota Pesisir
Menurut Prof Dr Sutan Nasomal, bencana alam adalah alarm alami akibat terganggunya keseimbangan bumi. Salah satu bukti nyata adalah penurunan tanah di kota-kota pesisir akibat tata ruang yang keliru.
Ia menyoroti bahwa sejak masa Kerajaan Padjadjaran, kota seharusnya dibangun jauh dari bibir pantai demi keselamatan. Beban beton, gedung tinggi, berkurangnya hutan, serta eksploitasi tanah menyebabkan penurunan permukaan tanah rata-rata hingga 15 meter dalam 50 tahun.
Getaran mesin kendaraan dan industri juga memperparah kondisi lapisan tanah yang semakin rapuh.
Peringatan Keras untuk Generasi Mendatang
Prof Dr Sutan Nasomal menegaskan, bila hujan di masa depan benar-benar berubah menjadi racun, maka upaya pemulihan akan membutuhkan waktu hingga 200 tahun dengan biaya ribuan triliun rupiah.
“Apakah kehancuran akibat kesalahan pemerintah dan masyarakat masa lalu yang akan kita wariskan kepada generasi penerus Indonesia?” tanyanya.
Alih fungsi hutan menjadi perkebunan sawit, menurutnya, adalah salah satu keputusan masa lalu yang dampaknya kini mulai terasa, ditandai dengan bencana alam di berbagai provinsi.
Solusi: Ilmu Keseimbangan Alam
Sebagai penutup, Prof Dr Sutan Nasomal menegaskan bahwa alam mampu menjadi lawan yang sangat dahsyat bagi manusia. Namun kehancuran bukanlah takdir yang tak bisa dicegah.
“Langkah perbaikan adalah jawabannya. Dengan ilmu keseimbangan alam, hal terburuk masih bisa dihindari,” pungkasnya.
Pewarta : Dewi Sari
Narasumber:
Prof Dr Sutan Nasomal SE, SH, MH
Pakar Hukum Internasional & Presiden Partai Oposisi Merdeka.***
